PKS Jakarta: Fit and Proper Test Cawagub DKI Tidak Perlu
Jakarta (21/11) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menyayangkan lambannya penetapan kadernya sebagai Cawagub DKI Jakarta karena adanya usulan dari DPD Gerindra DKI Jakarta mengenai fit and proper test.
Menurut Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo, fit and proper test tersebut tidak relevan dan tidak perlu lagi dilakukan serta hanya menimbulkan persepsi adanya tidak komitmen DPD Gerindra DKI Jakarta untuk menyepakati dua nama Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk segera diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Dua nama yang diajukan PKS merupakan hasil keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS dan keduanya memiliki pengalaman mumpuni, baik dalam tata kelola pemerintahan khususnya bidang keuangan maupun di bidang politik. Di sisi lain, Ketua Umun Partai Gerindra Prabowo Subianto telah berkomitmen di hadapan Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman bahwa sosok Wakil Gubernur DKI pengganti Sandiaga S. Uno adalah kader PKS. Jadi, fit and proper test tidak relevan dan tidak perlu lagi dilakukan, apanya lagi yang mau diuji?” jelas Sakhir pertanyakan.
Menurut undang-undang, untuk mengganti posisi kepala atau wakil kepala daerah, koalisi partai pengusung harus menyerahkan dua nama untuk disepakati secara musyawarah mufakat oleh internal DPRD. Dalam aturan tersebut, tidak ada ketentuan bagi partai pengusung untuk membentuk fit and proper test untuk mengganti kepala atau wakil kepala daerah yang ditinggalkan.
“Secara hukum, tidak ada ketentuan fit and proper test untuk mengajukan pengganti Wagub DKI. Secara politik pun, masing-masing ketua umum dari PKS dan Gerindra sudah sepakat. Jadi, fit and proper test sama saja menyalahi komitmen Pak Prabowo,” jelas Sakhir.
Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta yang sekaligus sebagai Ketua PDI Perjuangan DKI Jakarta dalam acara Mata Najwa, Rabu malam, 14 November 2018 bahwa Fit & Proper Test untuk kandidat Wakil Gubernur, pengganti Sandiaga S. Uno tidak perlu dilakukan.
Di sisi lain, jelas Sakhir, masyarakat DKI Jakarta telah lama menunggu kehadiran sosok pendamping Gubernur Anies. Oleh karena, agenda gubernur terlampau padat dan membutuhkan representasi kehadiran wakil gubernur.
“Mengelola APBD DKI sebesar 70-80 triliun tentu seorang gubernur membutuhkan partner dari rekan kerjanya. Sekda dan jajaran SKPD DKI bekerja secara teknokratis, tapi gubernur dan wakil gubernur bekerja secara politis berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Jadi, semakin lama Gerindra mengulur-ngulur waktu akan semakin lama mewujudkan visi Maju Kotanya Bahagia Warganya,” jelas Sakhir.
Oleh karena itu, DPW PKS DKI Jakarta mendesak DPD Gerindra DKI Jakarta agar segera mengesahkan nama dua kader PKS yang telah diajukan untuk segera ditetapkan di rapat paripurna DPR DKI Jakarta.
“Dua nama yang kami ajukan sudah final. Tidak ada penambahan. Dikhawatirkan, semakin lama proses di DKI ini akan berdampak pada pemenangan di level nasional terkait pilpres,” harap Sakhir.
Sebelumnya, Gubernur Anies pun menegaskan sudah mengetahui ada kesepakatan bahwa kursi DKI 2 akan diberikan pada kader PKS.
"Lalu setahu saya sudah ada kesepakatan antara Gerindra dan PKS bahwa yang mengusulkan nanti adalah PKS. Jadi nanti kita lihat saja belum ada yang khusus," ucap Anies di Balaikota Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Adapun kedua nama yang diajukan PKS untuk menjadi Cawagub DKI adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Agung Yulianto dikenal sosok multi talent, baik sebagai pengusaha, politisi, maupun birokrat profesional. Sebagai politisi, dirinya pernah menjadi Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPP PKS (2004-2009) dan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta (2014-2020).
Sebagai pengusaha, dirinya adalah Direktur Utama PT HNI-HPAI. Di bawah kepemimpinannya, HNI-HPAI sukses menjadi produsen sekaligus distributor produk halal terbesar di Indonesia. HNI-HPAI memiliki lebih dari 1,7 juta agen di seluruh dunia, 100 ribu outlet, empat pabrik modern.
Sedangkan, dari sisi birokrat profesional, Agung Yulianto pernah menjabat sebagai Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1990-1996).
Sosok Ahmad Syaikhu pun dikenal punya pengalaman mumpuni di berbagai hal. Dalam hal birokrat profesional, Syaikhu pernah pernah menjabat sebagai Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1986-2004). Sebagai politisi, dirinya juga pernah menjabat Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bekasi (2009-2012) dan Wakil Walikota Bekasi (2013-2018).