PKS Evaluasi Beberapa Kinerja Menteri PUPR

JAKARTA -- Persidangan komisi di DPR RI sudah berlangsung. Salah satunya adalah sidang Komisi V pada Selasa (12/11) dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.

Dalam persidangan perdana tersebut, Anggota FPKS DPR RI di Komisi V, Suryadi Jaya Purnama, menyampaikan apresiasi atas ditunjuknya kembali Basuki Hadimuljono sebagai Menteri PUPR oleh Presiden Joko Widodo.

"Kami memberikan apresiasi terhadap Pak Basuki yang kembali ditunjuk oleh Presiden sebagai Menteri PUPR. Presiden tentu melihat prestasi atas kinerja yang Bapak lalukan, walaupun mungkin bisa berbeda penilaiannya dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat," ungkap Suryadi

Suryadi kemudian menyoroti beberapa catatan untuk perbaikan kinerja Kementerian PUPR yang akan datang. Diantaranya yakni soal opini BPK terhadap Kementerian PUPR, yang turun menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

"Tahun 2018 Menteri PUPR memperoleh WDP, padahal 2016 dan 2017 sudah dapat WTP, sehingga pencapaian Kementerian PUPR sedikit tercoreng dengan opini dari BPK tersebut," ujar Suryadi.

Suryadi berharap hal itu segera dievaluasi agar ke depan kinerja Kementerian PUPR semakin baik dan memperkecil kemungkinan celah penyelewengan anggaran dan sebagainya.

Selain itu Suryadi juga menyoroti soal pelibatan perusahaan swasta lokal, khususnya UKM, dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

"Dalam pemaketan proyek infrastruktur, kami berharap agar hal itu tidak hanya didomonasi oleh BUMN, tetapi kami mendorong pelibatan perusahaan swasta lokal, terutama dari kalangan UKM, agar manfaat ekonomi ke masyarakat juga bisa dirasakan secara langsung," ungkap Suryadi.

Selain beberapa poin di atas, Suryadi akan terus memberikan catatan evaluasi lainnya agar perbaikan layanan terhadap masyarakat dalam upaya pembangunan insfrastruktur dapat berjalan dengan baik.