Pernyataan Sikap Aksi Bela Rohingya

Direktur Crisis Center for Rohingya (CC4R) Sukamta menyampaikan pernyataan sikap mewakili Umat Islam Indonesia yang melakukan Aksi Bela Rohingya di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9). (PKS Foto)
Direktur Crisis Center for Rohingya (CC4R) Sukamta menyampaikan pernyataan sikap mewakili Umat Islam Indonesia yang melakukan Aksi Bela Rohingya di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9). (PKS Foto)

Jakarta (16/9) - Direktur Crisis Center for Rohingya (CC4R) Sukamta menyampaikan pernyataan sikap mewakili Umat Islam Indonesia yang melakukan Aksi Bela Rohingya di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017).

Pernyataan sikap itu, baik mewakili organisasi partai politik maupun 30 ormas Islam yang hadir, untuk mendesak Myanmar menghentikan genosida serta mengembalikan kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya.

"Kalau hari ini negara di dunia, termasuk Indonesia, tidak serius menekan Pemerintah Myanmar, mungkin tahun depan kita tidak melihat lagi etnik Rohingya," tegas Sukamta.

Anggota Komisi I DPR RI ini memberikan bukti bahwa pada tahun 1970 masih ada populasi 3 juta etnis Rohingya di Myanmar. "Tapi, pada tahun 2016 tinggal 1 juta. Dan tahun ini tinggal 600 ribu itu pun 400 ribu sudah keluar dari Myanmar dan mengungsi ke beberapa negara," papar Sukamta.

Oleh karena itu, mewakili Organisasi Politik dan Masyarakat yang melakukan aksi solidaritas, Sukamta membacakan pernyataan sikap untuk menuntut segala pihak, baik Pemerintah Indonesia maupun organisasi internasional dan masyarakat dunia untuk memaksa Pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan dalam berbagai bentuk kepada etnik Rohingya.

"Kedua mengembalikan hak kewarganegaraan etnik Rohingya sebagai warga negara Myanmar dan mengembalikannya dari pengungsian di beberapa negara," tegas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Ketiga, tambah Sukamta, pihaknya meminta untuk menyeret pelaku genosida dan pembersihan etnik terhadap Rohingya ke Mahkamah Internasional. Adapun pernyataan sikap ini ditandatangani oleh perwakilan ormas dan tokoh politik yang hadir saat itu. (Ridwan)