Berita PKS

Perlambatan Dunia Usaha Tekan Target Pertumbuhan Ekonomi

18 Oct 2016 | 10:05 WIB

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam

Jakarta (17/10) - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai perlambatan dunia usaha berdampak pada makin menjauhnya pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

“Hasil survei kegiatan dunia usaha yang menurun menjadi tantangan serius bagi pemerintah. Ini menjadi sinyal serius bahwa kondisi ekonomi masih menyimpan banyak persoalan mendasar sehingga belum akan tumbuh signifikan. Target pertumbuhan ekonomi 2016 yang ditargetkan 5,2 persen menjadi sulit dicapai. Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas paket-paket kebijakan yang ada dan memformulasi kembali terobosan kebijakan ekonomi baru yang lebih manjur,” papar Ecky di Jakarta, Senin (17/10).

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia melaporkan hasil survei kegiatan dunia usaha pada kuartal III/2016 yang tidak setinggi kuartal sebelumnya. Penurunan pertumbuhan tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT), yaitu perkalian antara saldo bersih dan bobot masing-masing sektor ekonomi, sebesar 13,20 persen. Presentase itu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal II/2016 sebesar 18,40 persen. Menurut Bank Indonesia, penurunan pertumbuhan tersebut sesuai dengan pola historis setelah ada momen Ramadan dan Idul Fitri.

“Kegiatan dunia usaha yang cenderung melambat dalam enam bulan terakhir tentu akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi pada semester ke-2 2016. Ini menjadi tantangan yang jauh lebih serius. Kredibilitas kabinet ekonomi sedang diuji. Apakah mampu mendongkrak atau hanya pasrah dengan siklus. Koordinasi tim ekonomi juga harus diperkuat," imbuhnya.

Berdasarkan suveri, kinerja sektor industri pengolahan pada kuartal III/2016 terindikasi tumbuh melambat dengan SBT sebesar 1,09 persen atau lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 3,41 persen. Indeks manufaktur juga diketahui mengalami kontraksi menjadi 48,74 persen turun dari kuartal sebelumnya sebesar 52,38 persen berdasarkan nilai Prompt Manufacturing Index (PMI). Kontraksi PMI sektor industri pengolahan disebabkan oleh kontraksi pada hampir seluruh komponen, terutama indeks volume pesanan dan indeks jumlah tenaga kerja yang tercatat masing-masing sebesar 47,01 persen.

Selain itu, survei BI juga mengindikasikan kegiatan usaha kuartal IV/2016 yang tidak akan setinggi kuartal sebelumnya. SBT kegiatan usaha menjelang akhir tahun diperkirakan sebesar 0,34 persen. Terbatasnya kegiatan usaha terutama disebabkan oleh kontraksi pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Perlambatan dunia usaha juga terindikasi oleh penurunan kapasitas produksi, penurunan volume produksi serta kontraksi penggunaan tenaga kerja.

“Penurunan dari sisi produksi atau supply, saya kira juga terkait dengan masih lemahnya daya beli masyarakat. Hal ini juga terlihat dari penurunan inflasi inti, yang trennya masih menurun. Kita bisa melihat data BPS yang mencatatkan inflasi inti 0,33 persen pada September 2016 atau menurun dari Agustus 2016 sebesar 0,36 persen yang mengindikasikan masyarakat yang masih menekan konsumsi. Kita mendesak pemerintah untuk mencari kebijakan baru yang dapat meningkatkan daya beli rakyat,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Ecky juga melihat bahwa pelemahan ekonomi secara umum juga dipengaruhi oleh kontribusi dari konsumsi pemerintah yang menurun seiring pemotongan belanja pemerintah pusat yang cukup besar dan lambannya belanja pemerintah daerah sehingga mempengaruhi investasi swasta di sektor riil.

“Langkah-langkah untuk menekan Pungli di birokrasi saya kira sangat positif dan akan memberikan iklim usaha yang semakin baik. Juga menurunkan biaya-biaya gelap yang membebani dunia usaha. Kita mendesak pemerintah untuk konsiten terkiat ini. Tetapi yang juga sangat penting, pemerintah harus benar-benar mengoptimalkan penyerapan belanja di pusat dan daerah. Terutama yang terkait proyek infrastruktur dan program padat karya. Paket program sosial untuk rakyat miskin dan pengendalian harga-harga juga harus direalisasikan dengan baik untuk meningkatkan daya beli rakyat,” tutup Ecky.