Penyebaran Corona Meluas, PKS Kembali Suarakan Opsi Lockdown Parsial

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat mengunjungi PP Persatuan Perawat Nasional Indonesia guna memberikan bantuan APD dalam menghadapi wabah corona. (M Hilal/PKSFoto)
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat mengunjungi PP Persatuan Perawat Nasional Indonesia guna memberikan bantuan APD dalam menghadapi wabah corona. (M Hilal/PKSFoto)
JAKARTA -- Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman kembali menegaskan agar Pemerintah RI mempertimbangkan usulan lockdown secara parsial melihat perkembangan kasus penyebaran COVID-19 yang mengkhawatirkan.

Sohibul Iman menekankan PKS sedari awal sudah meminta untuk melakukan lockdown parsial di zona merah pandemi dan di daerah-daerah yang memiliki banyak penerbangan langsung ke luar negeri.

"PKS dari awal sudah jelas bahwa kami meminta untuk lockdown. Bahkan kalau tidak memungkinkan lockdown nasional kami anjurkan untuk lockdown parsial. Artinya kota kota yang terkespos secara langsung ke luar negeri artinya ada direct flight yang cukup massif itu di lockdown secara lokal," ujar Sohibul Iman dalam keterangannya di Jakarta.

Sohibul Iman melihat fenomena penyebaran COVID-19 saat ini memiliki tren persebaran dari wilayah zona merah di wilayah-wilayah lain di Indonesia.

"Sekarang terbukti anjuran kami ini, hari ini laporan Jawa Tengah, Jawa Timur yang sekarang pada kena positif itu umumnya adalah dari Jakarta, dari Jabodetabek. Makanya kami tetap menginginkan kepada Pak Jokowi berikanlah kebijakan untuk ada lockdown parsial daerah yang memiliki mobilitas sangat tinggi," ungkap Sohibul Iman.

Sohibul Iman menegaskan pemilihan kebijakan lockdown atau social distancing sejatinya tidak berkaitan sama sekali dengan kondisi budaya di masyarakat. Sebab, baik lockdown maupun social distancing keduanya sama sekali tidak sesuai dengan karakter sosial bangsa Indonesia.

"Jadi bukan lockdown tidak bisa karena bertentangan dengan budaya kita. Social distancing pun juga bertentangan dengan budaya kita yang suka kumpul-kumpul. Yang terpenting adalah penegakan tegas dari aturan itu," ungkap dia.

Ia melihat dengan kondisi disiplin warga yang cukup rendah dalam mematuhi social distancing, opsi lockdown secara parsial harus kembali dipertimbangkan.

"Kalaulah DKI ini sudah dilockdown secara parsial dari kemarin saya kira masyarakat tidak akan bisa keluar dari DKI, karena itu masyarakat dari DKI tidak bisa menularkan di tempat lain begitu juga di tempat lain. Jadi kami tetap bersikukuh berlakukanlah lockdown secara parsial," katanya.

Lockdown parsial juga sudah disuarakan oleh Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Siti Setiati menyarankan pemerintah untuk melakukan lockdown secara parsial untuk mencegah semakin meluasnya penularan Covid-19.

Siti Setiati mengatakan, berkaca dari negara lain lockdown secara parsial bisa menjadi pilihan bagi Indonesia. Menurut Siti, lockdown secara lokal itu disarankan dilakukan selama minimal 14 hari.