Pemprov DKI Inkonsisten Dalam Penerapan Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang HBKB

Jakarta (5/12) – Inkonsistensi dalam melaksanakan Peraturan Gubernur (Pergub) ditunjukkan Pemprov DKI Jakarta dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) dengan acara yang berhubungan dengan kegiatan politik untuk mendukung salah satu calon gubernur yang akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Hal ini diutarakan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, Ahad (4/12/2016), di Jakarta, ketika menerima banyaknya ajakan melalui jejaring media sosial untuk hadir di acara 4 Desember 2016, yang bertajuk Kita Indonesia, yang dibungkus dengan parade kebudayaan disepanjang jalan yang termasuk CFD, Jalan Sudirman sampai Bundaran Hotel Indonesia.

Lebih lanjut Suhaimi mengatakan, sudah seharusnya Pemprov DKI Jakarta menolak ketika ada pengajuan acara yang tidak diperbolehkan dalam Pergub ini.

“Saya rasa cukup jelas di Pergub 12 tahun 2016, pasal 7 ayat 2 mengatakan, HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan bersifat menghasut,” ungkap Suhaimi tegas.

Bukan hanya itu, masih menurut politikus PKS dari Jakarta Timur ini menambahkan, disepanjang pemantauan warga Jakarta, banyak juga bendera-bendera partai politik di arena CFD tersebut, dan ini akan lebih parah kalau ada perintah dari partai politik dalam memobilisasi massa untuk hadir yang diiming-imingi sesuatu.

“Ini menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan Pergub yang sudah diatur diawal tahun 2016 oleh Gubernur non aktif saat ini,” sambung Suhaimi kecewa.

Menjelang Pilkada seperti sekarang ini, Panwaslu dan KPUD, harus tegas dan tranparan terhadap setiap pelanggaran agar hasil Pilkada akuntabel, dan tidak cacat hukum.

“Sejatinya para pengadil Pilkada, berlaku adil, tegas dan transparan, jangan sampai merusak iklim demokrasi yang kondusif ini,” tutup Suhaimi.