Pemerintahan Jokowi-JK Masih Memiliki Banyak PR
Jakarta (24/10) -- Tiga Tahun Pemerintah Jokowi-JK, Partai Keadilan Sejahtera menggelar diskusi publik dengan tema Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK pada Selasa (24/10/2017) di kantor pusat DPP PKS, Jakarta Selatan.
Dalam diskusi tersebut, Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian menerangkan bahwa pemerintahan Jokowi-JK masih memiliki banyak evaluasi khususnya dalam bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Setidaknya menurut Pipin terdapat lima evaluasi besar yang dimiliki oleh Pemerintahan Jokowi-JK dan tidak sejalan dengan semangat Nawacita.
Evaluasi pertama, menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun ketahun. Pada tahun 2014 IDI Indonesia mencapai angka 73,04, kemudian ditahun 2015 mencapai 72,82 dan pada tahun 2016 memiliki penurunan yang signifikan yakni 70,09.
"Penurunan IDI ini disebabkan oleh berkurangnya kebebasan publik dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengkoreksi kinerja pemerintah. Hal ini secara kasat mata bisa tampak dari aksi bela Islam dan penangkapan beberapa aktivis mahasiswa yang melakukan evaluasi kinerja Jokowi-JK," terang Pipin.
Pipin juga menilai, faktor ketiga yang mempengaruhi turunnya Indeks Demokrasi Indonesia adalah menguatkan intervensi negara kepada lembaga demokrasi. Sehingga, lembaga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
Evaluasi selanjutnya menurut Pipin, pemerintah terlalu mudah mengeluarkan Perppu yang terkesan tergesa-gesa dan tidak komperhensif. Hal ini bisa tampak dari Perppu Ormas yang telah membatasi partisipasi publik dalam mengawasi Pemerintah serta menghadirkan rasa tidak aman dikalangan masyarakat. "Pemerintahan Jokowi-JK telah mengabaikan Nawacita yang pertama, yakni menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa," imbunya.
Evaluasi ketiga dari Pemerintahan Jokowi-JK adalah adanya pelemahan dalam agenda pemberantasan tidak pidana Korupsi, terang Pipin. Hal ini menurutnya tampak dari adanya upaya pelemahan KPK melalui hak angket DPR oleh partai pendukung Pemerintah.
Selain itu, pembubaran paksa dan penangkapan beberapa aktivis Mahasiswa yang sedangmelakukan aksi evaluasi tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK dan pembiaran masa demonstran pendukung Gubernur DKI hingga larut malam, menurut Pipin telah menunjukan bahwa penegakan hukum pada Pemerintahan Jokowi-JK tidak ditegakan secara tebang pilih.
"Pemerintah melakukan tidakan represif kepada para mahasiswa yang melakukan demonstrasi tidak dapat dibenarkan. Kepada pihak yang pro kepada pemerintah meskipun melakukan kesalahan akan dibiarkan, sedangkan kepada pihak yang bertentangan dengan pemerintah akan langsung ditangkap dan ditahan. Kami berharap, pemerintah Jokowi-JK dapat menghadirkan kesamaan dihadapan hukum itu berlaku untuk semua pihak," tambahnya.
Evaluasi terakhir yang diberikan oleh Pipin adalah adanya polemik impor senjata. Proses impor Senjata ini tidak dilakukan sesuai dengan amanat UU No.16 tahun 2012 pasal 21 Tentang Industri Pertahanan. Dalam Amanat Undang-undang TNI, Polri, BIN dan lembaga lainnya wajib menggunakan senjata produk dalam negri. Jika terpaksa harus menggunakan produk luar harus melalui mekanisme G to G tidak melalui broker.
Dari lima evaluasi besar ini, pipin memberikan nilai 6 dari skala 10 atas kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Sebagai penutup, Pipin berharap pemerintahan Jokowi-JK akan semakin memperbaiki kinerjanya dalam dua tahun mendatang.
"Kami berharap 2 tahun kedepan ada perbaikan dari pemerintahan Jokowi-JK. Sebagai partai opsisi, kami akan kritis terhadap program-program pemerintah. Jika program tersebut pro-rakyat pasti akan kami dukung, jika tidak akan kami kritisi," tutup Pipin.