Pemerintah Membangun Infrastrukur Tanpa Struktur yang Jelas

Jakarta (9/3) - Indonesia di bawah pemerintah Jokowi-Jk telah membangun infrastruktur. Akan tetapi infrastruktur tersebut tanpa struktur yang jelas, solid dan perencanaan yang matang. Bahkan pemerintah sudah gagal dalam cara berpikirnya dan cenderung melakukan pemberi harapan palsu (PHP).

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies M. Tri Andika di acara PKSMuda Talks yang bertajuk "Meroketnya Utang Jokowi".

"Infrastruktur ini dijanjikan akan menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi, penyerapan kerja, penyerapan bahan-bahan industri lokal. Namun kita menemukan anomali, justru sektor tenaga kerja buruh konstruksi mengalami penurunan," kata Tri Andika di DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (9/3/2018).

Ia menjabarkan pada tahun 2015, sejumlah 8,21 juta orang di sektor konstruksi. Akan tetapi di 2016 justru turun, menjadi 7,9 juta orang. Artinya ada pengurangan penyerapan kerja 230 ribu orang di sektor konstruksi.

Walaupun sama-sama konstruksi, sifatnya bukan padat karya, tapi padat modal dan miskin pekerja. Ini kan aktivitas pembangunan konstruksi yang disupport oleh teknologi. Jadi, kata dia, tidak tercapai untuk merangsang pertumbuhan tenaga kerja. Menurutnya ini satu desain yang keliru, memprioritaskan infrastruktur di tengah struktur ekonomi yang tidak mapan.

"Akan sangat konyol kalau pemerintah menunggangi proyek infrastruktur dengan kecorobohan-kecerobohan yang sangat berbahaya. Buktinya beberapa kecelakaan infrastruktur yang terjadi belakangan ini. Infrastruktur hanya dijadikan etalase politik pemerintahan Jokowi untuk tahun 2019, bukan semata membangun infrastruktur yang benar-benar selesai dan mensejahterakan masyarakat," kata dia.