Berita PKS

Pembangunan Monumen Bela Negara Terhenti, Politikus PKS Interupsi Di Paripurna

10 Jan 2019 | 12:55 WIB

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail Ilustrasi

Jakarta (10/01) -- Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal melakukan interupsi saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (7/1/2019) kemarin.

Aksi interupsi yang dilakukan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu guna mendorong pemerintah segera melanjutkan pembangunan Monumen Nasional Bela Negara Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat II itu menyebut, pembangunan monumen PDRI telah beberapa kali mangkrak pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Sejak Pak Joko Widodo menjadi Presiden, bangunan ini terbengkalai. Maka melalui forum ini saya minta Pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk melanjutkan pembangunan Monumen Nasional Bela Negara. Ini bukan aspirasi saya sendiri, akan tetapi masyarakat seluruh Indonesia,” ujar Refrizal saat menyampaikan interupsi.

Dia menegaskan bahwa pernyataan tersebut aspirasi dari seluruh masyarakat Sumatera Barat yang menyayangkan mangkraknya pembangunan monumen tersebut. Selain itu, Refrizal juga beranggapan bahwa masyarakat di Indonesia juga kecewa apabila pembangunan ini tidak dilanjutkan, terlebih diketahui daerah tersebut dipilih untuk mengenang salah satu peristiwa bersejarah yang pernah dialami Indonesia.

“Karena monumen ini sangat sakral untuk mengingat Peristiwa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Bilamana diketahui pada saat tersebut Indonesia hampir terjadi chaos apabila tidak segera dibentuk pemerintahan darurat di kota tersebut. Maka ditetapkan itu adalah sebagai Monumen Nasional Bela Negara. Sekali lagi saya mohon kepada Pimpinan DPR untuk menyampaikan kepada Presiden RI, untuk melanjutkan pembangunan,” pinta Refrizak.

Diketahui Monumen Nasional Bela Negara digagas pada masa periode kedua kepemimpinan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan monumen ini dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Bela Negara Nasional yang jatuh pada tanggal 19 Desember di tahun 2012.

Sumber: liputan.co.id