Berita PKS

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Akibat Menurunnya Kepercayaan Kepada Pemerintah

26 Apr 2018 | 14:56 WIB

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail Anggota Komisi XI DPR-RI dari FPKS, Ecky Awal Mucharam

Jakarta (25/04) - Anggota Komisi XI DPR-RI dari FPKS, Ecky Awal Mucharam mengingatkan pemerintah dan BI agar siaga dengan perkembangan nilai tukar Rupiah saat ini.

"Rupiah sudah hampir menembus Rp14.000 per dollar AS. Pemerintah dan BI seharusnya fokus bekerja memperkuat fundamen ekonomi agar dapat mengembalikan kepercayaan stakeholder terhadap perekonomian kita, bukan sekedar menyalahkan kondisi eksternal saja," demikian disampaikan Ecky kepada para wartawan di kompleks DPR-RI Senayan, Rabu (25/04).


“Kondisi global, khususnya kebujakan moneter AS tentu berpengaruh, tetapi perlu diingat, bahwa menurunnya kepercayaan stake holder, pasar, investor dan publik pada Pemerintah menjadi penyebab. Adanya outflow dana juga terjadi karena ada ketidakpercayaan investor terhadap fundamental ekonomi kita. Misalkan risiko utang yang terus meningkat, serta pengelolaan fiskal yang tidak kredibel, yang tercermin dari shortfall pajak yang terus terjadi selama pemerintahan Pak Jokowi.” Lanjut Ecky.

Ecky menjelaskan, “Pemerintah gagal mengoptimalkan investment grade yg diraih tahun 2017. Utang yang ditarik nyatanya tidak menggerakan ekonomi, yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi kita yang medioker di antara negara-negara emerging market. Pemerintah tidak berhasil memacu pertumbuhan sebagaimana yang dijanjikan saat kampanye dan diawal pemerintahan yaitu 7% pertahun. Kondisi ini diperparah banyaknya proyek yang bersifat turn key project. Kita tidak mendapatkan nilai lebih. Bahkan tenaga kerjanya pun didatangkan dari China.” 

“Selain itu defisit transaksi berjalan kita terus terjadi selama tiga bulan pertama 2018, yang ditambah defisit neraca perdagangan. Aliran arus barang akibat skema turn key project tadi memperparah hal ini. Ini sebetulnya permasalahan struktural yang tidak cukup diatasi dengan kebijakan yang hanya bersifat menahan laju depresiasi sesaat.” ujar aleg asal Jawa Barat ini.

“Persoalan juga terletak pada cadangan devisa kita pun relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Padahal, cadangan devisa menjadi amunusi meredam gejolak di pasar. Yuan bergerak stabil karena cadangan devisanya kuat, jadi bisa menyerap gejolak yang datang dari berbagai bersumber" tambah Ecky. 

Ecky menjelaskan, “Melemahnya nilai tukar kurs ini patut diwaspadai, karena akan berdampak pada dua hal, pertama meningkatkan beban pembayaran utang Pemerintah maupun swasta yang berdominasi dollar. Saat ini untuk utang Pemerintah saja, ada sekitar USD 109 Miliar yang memakai valas. Hal tersebut tentu akan membebani APBN."

“Oleh karena itu untuk memperkuat ketahanan devisa, saya mendorong BI agar mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan devisa hasil ekspor (DHE) di-hold di dalam negeri. Selain itu pemerintah harus berani membuat klausul hasil devisa untuk kepentingan dalam negeri kepada perusahaan asing pemegang kontrak migas dan minerba. Sementara untuk menjaga risiko eksposure terhadap volatilitas nilai tukar, BI perlu melakukan pengaturan terhadap utang luar negeri oleh swasta, agar terkontrol.” tutup Ecky