Berita PKS

Menteri ESDM Baru Harus Punya Road Map Kedaulatan Energi yang Jelas

01 Aug 2016 | 14:15 WIB

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar

Jakarta (1/8) – Presiden Jokowi, Jumat (29/7), telah menitipkan pesan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, Arcandra Tahar, dapat segera mewujudkan Kedaulatan Energi dalam kurun waktu yang tidak lama.

Menanggapi itu, Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar berharap Kedaulatan Energi harus punya peta jalan (road map) yang jelas. Hal itu dapat dilakukan dengan cara membangun energi berbasis kemampuan dalam negeri yang mampu memberi manfaat optimal dan berkelanjutan (sustainability). Oleh karena itu, Menteri Arcandra perlu usaha dan kerja keras dalam mewujudkan hal tersebut.

"Kedaulatan energi menjadi komitmen yang kerap didengar sebagai janji setiap pemerintahan dan hampir semua Menteri ESDM. Namun ironisnya berulang kali komitmen tersebut lebih nampak hanya sebagai jargon dan komitmen politik semata," ujar Rofi di sela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII ke Nusa Tenggara Timur, Senin (1/8).

Rofi menambahkan hampir lebih dari satu dasawarsa, Indonesia menjadi net importir di sektor migas, dan dalam kurun waktu tersebut pula komoditas minerba nasional diekspor tanpa peningkatan mutu nilai (non smelter) yang signifikan.Di sisi lain, peningkatan elektrifikasi secara nasional masih tersendat dan berjalan lambat. Hal itu dikarenakan mixed energy masih didominasi sumber daya fosil, serta pembangunan pembangkir listrik yang masih terjebak pada program-program populis.

"Setiap tahun kebutuhan migas kita meningkat, namun produksinya secara nasional terus menurun dan importasi semakin besar. Selama tidak ada terobosan yang kreatif, penemuan sumur-sumur baru dan insentif teknologi maka kedaulatan energi nasional masih jauh dari apa yang diharapkan," tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.

Anggota Panja Migas ini juga menilai, secara umum road map pengembangan energi terbarukan (EBT) masih jauh dari harapan. Padahal, sudah cukup banyak regulasi yang dikeluarkan untuk mendorong percepatan implementasi dari hal tersebut.

“Oleh karena itu, ada baiknya program pengarusutamaan EBT menjadi prioritas utama dan tulang punggung terbaik mewujudkan kedaulatan energi,” tutup Rofi.