Legislator PKS Desak Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Hilirisasi Tambang Mineral

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Tifatul Sembiring minta hilirisasi yang tengah dilakukan saat ini kembali dievaluasi secara menyeluruh. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan PT Inalum, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

“Hilirisasi ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ada beberapa alasan. Misalnya, saat ini dikatakan pertambangan bauksit dan sebagainya terbilang cukup banyak carut-marutnya. Pengelolaan, pengawasan yang kita dengar di media-media itu banyak ekspor mining atau mineral itu yang ilegal. Tambang yang ilegal, dokumennya ilegal, terlibat pula Dirjen dan segala halnya. Agar semua itu memberi keuntungan yang penuh bagi Negara maka perlu evaluasi menyeluruh dari proses hilirisasi tersebut,” ujar Tifatul.

Selain itu, lanjut Politisi Fraksi PKS ini, masalah smelter juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rapat di Komisi VII DPR pada bulan Maret tahun lalu itu, Mind Id menargetkan pembangunan proyek smelter di Kabupaten Mempawah akan rampung pada Juli tahun 2023.

Kemudian pemerintah mencanangkan larangan ekspor bahan mentah dan konsentrat berlaku Juni Tahun 2023 sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan Minerba.

Namun, sayangnya dalam paparan PT Inalum hari ini smelter di Mempawah itu baru akan selesai pada kuartal ke tiga di tahun 2024 mendatang. Sehingga Ia menilai larangan ekspor mining itu tidak visible, karena tidak siapnya smelter dalam negeri, karena alurnya tidak sesuai.

“Aluminium itu kan banyak gunanya ya, saya kemarin melihat ada orang pesan portable room ke Cina. Sehingga saya teringat hari ini akan rapat dengan Inalum. Darisana, saya berpikir bagaimana jika Inalum yang membuat portable room, portable toilet dan sejenisnya itu yang memang saat ini lebih banyak diproduksi oleh China. Keuntungan aluminium itu kan tidak cepat korosif. Mudah-mudahan hal seperti itu bisa terwujud,” papar Tif, begitu ia biasa disapa.