Ledia Hanifa Minta Pemerintah Serius Tangani Pernikahan Anak

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah

Jakarta (25/07) -- Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah turut menyoroti kasus pernikahan anak yang masih marak terjadi di Indonesia, Kamis (25/07/2019) di Jakarta Selatan.

Ledia menuturkan, masalah pernikahan anak yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya, pemahaman orang tua dan keluarga.

"Banyak sebab pernikahan anak ini terjadi ya, ada masalah ekonomi, budaya, pemahaman dan bahkan sex pranikah. Pemahaman orang tua menjadi kunci. Memastikan yang akan menikah baligh dan berakal karena menikah bermakna membangun peradaban sehingga perlu dipersiapkan dengan matang," tutur Anggota Legislatif perempuan dari Fraksi PKS ini.

Ketua DPP PKS ini menyatakan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pernikahan anak tersebut. Pertama, pendidikan yang komperhensif dalam keluarga.

"Pendidikan yang komperhensif meliputi pendidikan agama dan sosial dalam keluarga. Kedua, tingkat pendidikan anak-anak Indonesia sendiri harus ditingkatkan. Data BPS 2017 rata-rata lama bersekolah anak Indonesia hanya 8,9 tahun. Tidak lulus SMP! Berarti, diperlukan upaya keras untuk meningkatkannya," katanya.

Faktor lainnya, lanjut Ledia adalah masalah lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak.

"Lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak dan meminimalisir tekanan kelompok pada hal-hal yang negatif. Selain itu, pemerintah juga harus menimalisir hal-hal yang menjadi pemicu sex pranikah seperti minimuman beralkohol, pornografi dan narkoba. Undang-undang Pornografi yang sudahkan pada tahun 2008 mengamanatkan dibentukannya Gugus Tugas Antipornografi oleh pemerintah, nyatanya belum berjalan hingga sekarang," pungkasnya.

Ledia berharap, pada Hari Anak yang digelar pada tanggal 24 Juli kemarin, dapat mendorong pemerintah untuk lebih serius lagi mengatasi permasalah ini, agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban.

"Pesoalan ini harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Dan, penyelesaiannya pun harus dilakukan dari hulur hingga ke hilir. Tentu, kita semua berharap tidak saja pemerintah namun semua elemen untuk serius melihat masalah ini. Begitupun dengan kita, semoga Allah beri kemudahan," tutupnya.