Ketua Fraksi PKS: Indonesia Harus Serius Sikapi Nasib Muslim Uighur

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini

Jakarta (18/12) -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menilai pemerintah Indonesia harus serius menyikapi kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami etnik Muslim Uighur di China dan harus aktif membantu melalui diplomasi HAM.

"Indonesia harus serius menyikapi hal itu dan aktif membantu Muslim Uighur melalui diplomasi HAM, baik secara bilateral terhadap Pemerintah China maupun secara multilateral melalui keanggotaan PBB, OKI dan lembaga-lembaga internasional lainnya," ungkap Jazuli di Jakarta, Ahad (16/12/2018).

Ia menilai, politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif dalam melakukan diplomasi atas segala bentuk pelanggaran HAM serta pengekangan keyakinan yang dilakukan terhadap umat manusia di dunia.

Menurut Jazuli, pelanggaran HAM yang terjadi terhadap etnik Muslim Uighur sudah menjadi pengetahuan umum dan berlangsung lama. Berbagai laporan LSM HAM internasional dan PBB telah memperkuat bukti pelanggaran tersebut.

"Dunia tidak boleh tinggal diam. Apalagi Indonesia, sebagai negara muslim terbesar dengan mandat konstitusional yang jelas ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia dan keadilan sosial," ujar politisi PKS ini.

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai Indonesia semestinya memanfaatkan hubungan baiknya dengan Pemerintah China untuk saling menguatkan visi peradaban dunia yang bermartabat di atas penghormatan atas hak asasi manusia.

Termasuk hak dalam memilih keyakinan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dihilangkan atau "inlienable rights".

"Untuk itu, adalah tanggungjawab kita sebagai bangsa yang bermartabat untuk membantu saudara-saudara kita, Muslim Uighur dan warga dunia manapun yang tertindas," tandasnya.

Oleh karena itu, Jazuli menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggungjawab berdiplomasi aktif untuk menyelamatkan etnik Muslim Uighur.