Info Seputar Crisis Center for Rohingya. Klik di sini!

Berita PKS

Kenaikan Harga BBM Picu Penurunan Produktivitas Nasional

05 Jan 2017 | 15:49 WIB

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail Pengguna kendaraan bermotor menerima menu buka puasa beberapa waktu lalu (ilustrasi)

Semarang (5/1) – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang mulai berlaku Selasa (5/1/2017) lalu.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Hadi Santoso mengatakan kenaikan harga BBM yang mendadak membuat masyarakat tidak siap, sehingga kemungkinan bisa memicu penurunan produktivitas nasional."Sebaiknya pemerintahan Jokowi-JK membatalkan kenaikan harga BBM karena dampaknya akan sangat luar biasa," katanya di Semarang, Kamis (5/1/2016).

Sebab, lanjut Hadi, belum ada skema baru yang ditawarkan Jokowi-JK untuk menjamin dampak kenaikan harga BBM sehingga tidak akan membuat masyarakat semakin terpuruk. Apalagi kenaikan harga BBM pastinya mempengaruhi kenaikan biaya transportasi."Harga BBM akan turut mendongkrak ongkos transportasi yang harus dibayar oleh masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas seperti pengadaan barang atau jasa," tuturnya.

Hal itu, kata Hadi, juga sekaligus membuat masyarakat melihat bahwa pemerintah tidak konsisten dalam persoalan BBM. Sebab, kata Hadi, pada bulan Desember 2016, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak jenis pelayanan publik (public service obligation) hingga Maret 2017. Saat itu, pemerintah tetap menahan harga kendati tren harga minyak dunia tengah naik.

“Namun ternyata hari ini, kita menyaksikan semua harga BBM, kecuali premium naik Rp 300, ini kan seolah-olah masyarakat dipermainkan oleh kebijakan yang tak populis, kalau terus demikian, maka pemerintah bisa kehilangan trust dari masyarakat,” papar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.

Menurut Hadi, kenaikan harga BBM yang terkesan mendadak ini membuat para pelaku usaha, terutama usaha kecil dan masyarakat kelas menengah ke bawah akan kelabakan dan merasakan langsung dampaknya.

“Presiden kan selama ini identik dengan presiden yang merakyat, jadi dengan kenaikan BBM yang mendadak ini akan menggerus trust kepada pemerintah, terutama presiden, di sisi lain, masyarakat belum siap dengan kenaikan ini, sehingga akan berdampak kepada daya beli yang semakin turun,” tegasnya.

Dikatakan Hadi, kenaikan tersebut berdasarkan alasan Pertamina bahwa kenaikan harga ini dilakukan karena perhitungan untung rugi dan kenaikan harga minyak mentah pasca sidang negara-negara pengekspor minyak (OPEC) yang memutuskan untuk memangkas produksi.

“Masyarakat yang terdiri dari berbagai ormas, komunitas sopir dan berbagai elemen Jateng lain hingga pagi ini (kamis-red) komplain dengan kenaikan BBM yang mendadak tersebut, mereka kecewa dengan kenaikan BBM ini,”pungkasnya.

Selama dua tahun memimpin, Presiden Jokowi sudah menaikkan harga BBM sebanyak lima kali dan menurunkan dua kali. Terakhir, Jokowi kembali menaikkan harga BBM Rp300 untuk semua jenis BBM kecali premium.

Sebagai informasi, penyesuaian harga BBM umum adalah jenis Pertamax Series, Pertalite, dan Dexlite. BBM jenis tersebut dinaikkan sebesar Rp300 per liter. Pertamina beralasan, kenaikan harga tersebut, seiring dengan kondisi harga minyak mentah dunia.

Untuk harga Pertamax di DKI Jakarta, dan seluruh provinsi di Jawa-Bali ditetapkan sebesar Rp8.050 per liter dari semula Rp7.750 per liter. Adapun, di daerah yang sama, Pertalite menjadi Rp7.350 per liter dari sebelumnya Rp7.050 per liter.

Sementara itu, Pertamina Dex dilepas diharga Rp8.400 per liter untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta Rp8.500 per liter untuk DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dexlite yang menjadi pilihan baru untuk produk diesel ditetapkan menjadi Rp7.200 per liter untuk Jawa-Bali-Nusa Tenggara.