Kemenag Sumsel Evaluasi Pelaksanaan Haji dan Pendidikan Islam

PALEMBANG (19/3) – Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi meminta masukan kepada pejabat Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terkait pelaksanaan haji dan pendidikan Islam. Masukan tersebut akan dibawa ke Jakarta (DPR RI Senayan), sehingga apabila ada program kerja yang beririsan dengan komisi lain segera disampaikan dan saling melengkapi.

Demikian disampaikan Iqbal saat bertemu dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Sumsel Hambali, Kepala Bagian TU Yeri Taswin, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Udin Djohan, Kepala Sub Bagian Humas Saefudin Latif, dan didampingi Anggota Komisi III DPRD Sumsel Syaiful Padli. Pertemuan dilangsungkan di Kanwil Kemenag Sumsel, Kota Palembang, Kamis (19/3).

“Ini masa kami reses kedua. Sebentar lagi kami ke Jakarta. Empat kali dalam setahun. Diwajibkan amanah konstitusi kembali ke Dapilnya jalin “asmara”. Kami sudah bertemu Forum Ponpes Sumsel di Limbangjaya. Maksud kunjungan kami, terkait dengan evaluasi pelaksanaan haji dan pendidikan Islam yang akan dibawa ke Jakarta. Jika ada beririsan dengan komisi lainnya juga saling melengkapi, akan kami sampaikan," kata Iqbal.

Iqbal pun menjelaskan bahwa di Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempatkan legislator-legislator yang kompeten. Meskipun masalah yang dihadapi dianggap kurang strategis dan bersifat politis, namun sebenarnya berkaitan langsung dengan persoalan masyarakat.

"Kami berbangga di Komisi VIII ada orang Sumsel. Harapan itu penting, tumpuan jadi harapan. Usulan yang belum terkabulkan. Pada saat ini, masih berharap. Apa yang menjadi harapan pelaksanaan keagamaan bisa terkabulkan apa yang telah diusulkan. Seperti evaluasi dan rencana pelaksanaan ibadah haji. Komisi VIII ini komisi penampungan air mata. Tapi kami senang berkumpulnya ustadz-ustadz,” ujar Iqbal sebagaimana dikutip dari Tribun Sumsel.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sumsel Hambali menjelaskan tentang evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2014 dan rencana kedepan.

"Ada hal tentang setoran awal Rp24 juta belum ada asuransi. Duit itu balek tanpa tambahan. Kita mengupayakan nanti sudah masuk asuransi. Dengan catatan boleh diambil kalau ada kejadian meninggal dunia. Supaya tidak ada akal-akalan. Persyaratannya bisa diambil jika calon jemaah hajinya meninggal," kata Hambali.

Keterangan Foto:

Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi dari PKS (dua dari kiri) didampingi Anggota Komisi III DPRD Sumsel Syaiful Padli dan Kakanwil Kemenag Sumsel Hambali dalam agenda reses di Kanwil Kemenag Sumsel, Kamis (19/3). 

Sumber: http://palembang.tribunnews.com