Berita PKS

Kebijakan Trump Akui Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel Kontraproduktif

04 Dec 2017 | 09:54 WIB

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail

Jakarta (4/11) - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar menilai rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donanld Trump mendukung pemindahan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sangat kontrproduktif dalam penyelesaian konflik Palestina. Selain bertentangan dengan resolusi internasional, disisi lain akan membuat ketegangan memuncak di timur tengah.

"Memindahkan ibukota Israel ke Yerusalem sesungguhnya akan semakin meningkatkan konflik dan ketegangan yang berkepanjangan di Timur Tengah. Hal ini disebabkan karena Yerusalem merupakan salah satu epicentrum perjuangan utama bagi bangsa Palestina, karena adanya Al Quds" disampaikan Rofi Munawar dalam keterangan pers yang disampaikan kepada media pada hari senin (4/11) di Jakarta.

Legislator asal Jawa Timur ini menambahkan, relokasi kedutaan besar AS bersamaan dengan rencana menetapkan Yerusalem sebagai ibukota Israel merupakan salah satu janji kampanye Trump saat pemilihan Presiden. Tapi ironisnya kebijakan luar negeri AS ini secara faktual sangat merugikan dan tidak mempertimbangkan kepentingan Palestina.

"Trump selama ini telah secara jelas menjadikan Yerusalem dan Palestina sebagai komoditas kampanye dalam pemilihan presiden, hal ini dilakukan sebagai cara mencari dukungan dari kalangan Yahudi" sesal Anggota DPR RI asal Fraksi PKS ini.

Rofi juga menjelaskan sejumlah alasan mengapa Yerusalem tidak bisa dijadikan ibukota oleh israel, diantaranya resolusi yang telah dikeluarkan oleh Komite Warisan Budaya Organisasi Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) yang memutuskan hilangnya kedaulatan Israel atas Kota Al-Quds (Yerusalem) yang diduduki. Selain itu juga, bagi umat Islam keberadaan Yerusalem memiliki sejarah panjang dalam proses perjuangan melawan israel.

"Komunitas internasional dan PBB harus bersikap tegas terhadap rencana Donald Trump ini. Adapun OKI harus mengambil inisiatif yang lebih proaktif dalam menanggapi isu ini" pungkas rofi.

Sebagaimana diketahui, Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Maliki pada Ahad (3/12) mendesak Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera menggelar rapat untuk membahas situasi politik terkini di Yerusalem. Seruan tersebut ia sampaikan menyusul laporan yang menyebutkan bahwa Presiden AS Donald Trump kini sedang bersiap untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.