Kebijakan Bebas Visa Harus Dievaluasi

Jakarta (5/1) -- Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap negara yang memiliki bebas visa kunjungan ke tanah air.

Evaluasi keseluruhan tersebut perlu dilakukan untuk menetapkan negara mana saja yang ditemukan menyalahgunakan izin sehingga perlu dicabut bebas visanya.

Politikus PKS ini menegaskan, hal itu perlu dilakukan kebijakan bebas visa tidak melenceng. Dengan harapan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tetap banyak.

“Biar dievaluasi dulu oleh pemerintah. Tentunya kalau bagi negara yang menyalahgunakan bebas visa, bukan untuk wisata, maka perlu dicabut,” jelas Kharis di Jakarta, Kamis (5/1/2016).

Kharis memberikan kriteria negara-negara yang wajib dicabut bebas visanya. Menurut dia, warga negara asing (WNA) yang paling banyak menyalagunakan izin bebas visa, baik sebagai Pekerja Tenaga Asing (TKA) ilegal, pengedar narkoba dan juga kejahatan siber.

Selanjutnya, Kharis menilai pemerintah juga tidak perlu khawatir kehilangan kunjungan Wisman, karena dicabutnya izin bebas visa. Sebab bagi Kharis, kunjungan wisman tidak hanya dipengaruhi oleh menggunakan visa atau bebas visa.

“Tidak perlu khawatir. Menurut saya, Indonesia sudah sangat kaya dengan destinasi wisata yang sangat bagus, dan tidak kalah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” tambah Wakil Rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Solo Raya ini.