Jamaluddin Desak Pemprov Jateng Lakukan Mitigasi Bencana Secara Komprehensif
Semarang (2/1) -- Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Jamaluddin mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melakukan langkah mitigasi kebencanaan secara komprehensif.
“Belajar dari peristiwa Tsunami di Selat Sunda beberapa waktu lalu, sudah semestinya pemerintah mengantisipasi bencana, melakukan langkah mitigasi secara komprehensif,” kata dia dalam keterangannya pada Senin (31/12/2018) di Kota Semarang.
Hal itu wajib dilakukan mengingat berdasarkan pemetaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jateng yang disebut supermarket bencana ini diprediksi akan bencana hidrometereologi, yaitu banjir, longsor, dan puting beliung yang mendominasi di Jateng pada tahun 2019.
“Kondisi di Jawa Tengah di kepung potensi bencana sehingga masyarkat harus waspada, sebagai contoh, wilayah selatan Jawa Tengah rawan gempa bumi dan berpotensi tsunami. Sedangkan, wilayah tengah rawan longsor dan utara rawan banjir rob,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dengan prediksi puncak musim hujan terjadi pada Januari-Februari 2019, Jamal menekankan perlunya langkah mitigasi bencana secara komprehensif harus terus di upayakan oleh Pemprov Jateng.
“Di antara upaya untuk mengurangi resiko bencana ini di antaranya, pemasangan alat pendeteksi bencana atau early warning system (EWS), pembuatan bangunan tahan gempa harus di maksimalkan di daerah-daerah yang rawan bencana seperti gempa bumi, gelombang Tsunami dan sebagainya,”ungkap dia.
Disisi lain, upaya selain fisik tersebut harus ditingkatkan, salah satu yang terpenting adalah penyadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana.“Selain upaya secara fisik yang ditingkatkan, BPPD dan Pemprov Jateng harus memaksimalkan penyadaran dan peningkatan kapasitas menghadapi ancaman bencana,”papar dia.
Salah satu yang bisa dilakukan, kata dia, adalah peningkatan Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai bagian dari upaya mitigasi dan kesadaran menghadapi bencana alam pada tahun 2019.“Pelatihan tanggap bencana dan peningkatan jumlah desa tangguh bencana harus dilakukan secara cepat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan perhitungan BNPB tentang Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013 hingga 2018 ini, sejumlah wilayah di Jateng masuk kategori kelas risiko tinggi bencana. Beberapa daerah itu adalah Cilacap dan Purworejo, yang menempati urutan pertama dan kedua dari 35 Kabupaten/ Kota di Jateng.
Selain itu, Purworejo juga menempati urutan ke 18 dari 496 Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan skor 215 dan masuk kategori kelas risiko tinggi.