Berita PKS

IPM Rendah, Lampung Masuk Zona Merah Kecurangan Pemilu

18 Mar 2019 | 10:25 WIB

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail Calon Anggota Legislatif DPR RI Detti Febrina dalam acara 'Ngobrol Bareng Caleg' di Universitas Lampung, Sabtu (16/03/2019).

BANDAR LAMPUNG (16/3) - Pesta demokrasi Pemilu langsung 17 April mendatang memunculkan sedikit kekhawatiran berbagai kalangan. Tak terlepas kekhawatiran itupun muncul dari kalangan politisi dan akademisi. Pasalnya sistem demokrasi pemilu langsung yang diterapkan di Indonesia belum dibarengi dengan tingkat kecerdasan masyarakat terhadap politik yang belum merata.

Khususnya di Provinsi Lampung. Provinsi dengan IPM terendah se-Sumatera pada tahun 2017 ini termasuk wilayah dengan tingkat kualitas demokrasi yang rendah.

Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk IPM Lampung pada Sabtu (16/3) di Universitas Lampung.

Bertindak sebagai pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan BEM Unila itu, Detti Febrina, Ketua Departemen Riset dan Monitoring DPP PKS memaparkan bahwa IPM rendah bisa membahayakan proses demokrasi.

"Masyarakat yang pendapatannya rendah serta pendidikannya rendah cenderung mudah dipengaruhi oleh money politik dan janji-janji yang tak masuk akal. Ini membayakan demokrasi yang bersih jujur dan adil," papar Calon Anggota DPRRI nomor urut 8 ini.

Seperti diketahui IPM Provinsi Lampung tahun 2017 hanya 68,25 terendah se-Sumatera.

Terpisah, Kepala Divisi Pengamanan Saksi dan Advokasi Pemilu PKS Lampung, Muhammad Syuhada, dalam acara Training For Traner Saksi di Kota Bumi pada Sabtu (8/3) lalu mengungkapkan data bahwa Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan kategori zona merah dalam kecurangan pemilu.

"Lampung masuk zona merah, paling banyak terjadi kecurangan dalam pemilu, jadi kita harus benar-benar serius mengawal demokrasi kita dengan mempersiapkan saksi yang tidak main-main," terangnya.

Ia pun menjelaskan tingkat apatisme masyarakat Lampung menjelang dan pasca pencoblosan.


"Sebelum pemilihan jarang sekali warga yang mencari tau apakah namanya masuk DPT dan setelah mencoblos tidak ada yang peduli apakah terjadi kecurangan dalam penghitungan atau tidak. Ini harus jadi perhatian kita semua dan termasuk oleh saksi-saksi di TPS," pungkas Syuhada.