Berita PKS

Fraksi PKS Apresiasi Pemprov Dalam Meningkatkan PAD

13 Jul 2017 | 22:30 WIB

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail
Serang (13/07) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten M. Najib Hamas memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemprov Banten dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), di mana tingkat kemandirian keuangan daerah Banten cukup tinggi. Menurutnya Rasio PAD terhadap pendapatan daerah mencapai 102.14 % dan tren peningkatan PAD terus terjadi dari tahun ke tahun.
Najib menilai kondisi tersebut harus juga diikuti upaya menjaga tingkat pertumbuhan PAD di tengah kondisi ekonomi nasional dan global yang tidak menentu. Sumber PAD sangat tergantung pada pajak daerah.
 
"Hal ini harus dicermati dan menjadi perhatian pemerintah daerah dengan mulai melakukan terobosan dan upaya untuk meningkatkan PAD dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah," ujar Najib di Serang, Kamis (13/07/2017).
 
Terhadap pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 72.5 miliar atau meningkat sebesar 137 % dari target sebesar Rp 52.6 miliar maka ia berpendapat supaya SKPD terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 
"Pemprov Banten diharapkan untuk terus meningkatkan manajemen aset daerah. Karena aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi Pemprov Banten untuk mengelola aset secara memadai," ujar Najib.
 
Sementara Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten M. Bonie Mufidjar menyambut baik atas rencana Gubernur untuk melaksanakan rekomendasi BPK dalam menyelesaikan temuan-temuan yang ada secara tuntas. "Menurut hemat kami, perlu juga memberikan sanksi kepada SKPD-SKPD belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sehingga terdapat temuan berulang oleh BPK," katanya.
 
Pemprov Banten diharapkan terus memaksimalkan kerja dan kinerja inspektorat daerah untuk mencegah temuan-temuan lain di tahun anggaran berikutnya dan melakukan semua upaya demi memperbaiki kualitas pelaporan keuangan di tahun berikutnya.
Menurut Bonie untuk memperbaiki manajemen pengelolaan tersebut, Ia berpendapat agar Pemprov Banten untuk melakukan penataan kembali pengelolaan keuangan daerah. "Karena penilaian WTP merupakan langkah awal untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah Provinsi Banten," ujarnya

Berita Terkait