Fraksi PKS Apresiasi Pelaksanaan PPDB Online di Sumut
mimbarumum.co.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 tingkat SMA dan SMK se Sumut berjalan aman, lancar dan sukses. Hal ini berkat kolaborasi dan sinergitas semua pihak, diantaranya Dinas Pendidikan, kepala sekolah hingga masyarakat.
“Alhamdulillah PPDB Online tahun 2023 berjalan dengan baik, dan kami Fraksi PKS apresiasi kepada semua pihak khususnya seluruh panitia PPDB. Semua pihak punya andil, Kacabdis hingga pihak sekolah,”kata Anggota Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto usai menerima pengaduan sejumlah Guru Tidak Tetap (GTT) perwakilan kabupaten dan kota se Sumut di ruang Fraksi PKS DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (25/7/2023).
Hendro Susanto menyatakan Fraksi PKS akan terus menyuarakan kebenaran dan kebaikan di masyarakat demi mencapai pendidikan yang bermartabat di Sumatera Utara. “Begitu juga kami harapkan kepada masyarakat jika ada keluhan yang ingin disampaikan maka bisa langsung ke Fraksi PKS, khususnya soal pendidikan dimana kita harapkan bersama pendidikan di sumut harus bermartabat,”katanya Hendro Susanto.
Selain itu, soal aspirasi GTT pihaknya meminta Pemprovsu agar menghentikan sementara penerimaan Guru Tidak Tetap (GTT). Hal ini demi menjaga keseimbangan anggaran. Sebab jumlah GTT yang saat ini sudah sangat maksimal dan besar, sehingga berimbas terjadinya pengurangan jam mengajar dan keuangan atau insentif yang diterima para guru.
“Kalau penambahan GTT terus dilakukan maka akan berimbas terganggunya formula dan skema yang sudah dibangun untuk mengangkat GTT menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang dilakukan secara bertahap. Jika para GTT ini tetap berstatus GTT yang terus bertambah jumlahnya, maka berimbas gajinya yang mereka terima juga akan berkurang akibat jam mengajar mereka dikurangi karena harus berbagi dengan yang banyak jumlahnya,”katanya.
Untuk itu, Hendro Susanto yang juga Anggota Komisi E membidangi kesejahteraan, sosial dan pendidikan ini menyampaikan apresiasi kepada Gubsu Edy Rahmayadi atas pemberian SK P3K terhadap 891 orang yang umumnya dari tenaga pengajar atau guru. “Harapan kita sebanyak 891 orang ini baik guru dan non guru, bisa maksimal bekerja dan menggantikan posisi guru yang akan pensiun,” katanya.
Selanjutnya Fraksi PKS DPRD Sumut juga mengusulkan kepada BKD berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, agar membuka kembali pengangkatan P3K yang umumnya dari tenaga guru. “Tentu dengan pengangkatan dan penganggaran yang terstruktur. Jangan pula nanti sudah diangkat defenitif P3K nya, tapi keuangan untuk mereka tidak didukung,”kata wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut 12 meliputi Kabupaten Langkat.dan Kota Binjai.
Lebihlanjut pada kesempatan itu, Hendro Susanto juga mengakui pihaknya saat ini belum begitu bahagia melihat anggaran untuk GTT pada tahun 2023 yang dinilai masih belum tercukupi. “PKS bersama GTT akan terus mengawal anggaran untuk GTT ini diharapkan bisa terus terpenuhi hingga akhir tahun anggaran yakni bulan Desember 2023,”katanya
“Fraksi PKS bersama Komisi E dan Dinas Pendidikan Provsu akan terus berjuang agar alokasi kekurangan honor gaji buat GTT bisa diwujudkan oleh TAPD Provsu. Karena ini menjadi agenda prioritas pak gubsu untuk mewujudkan Sumut Bermartabat dalam Bidang Pendidikan,”jelas Hendro.
Sumber: MIMBAR UMUM