F-PKS Minta Kembalinya Haluan Negara Jangan karena Keinginan Partai Politik

Jakarta (05/09) -- Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil mengakui bahwa Indonesia saat ini membutuhkan haluan negara seperti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Namun, menurut Nasir, kembalinya haluan negara ini jangan semata-mata karena keinginan partai-partai politik yang ada di MPR saja.

Justru, perubahan ini harus ada keinginan dari daerah dan masyarakat Indonesia. "Itu bukan hanya keinginan parpol-parpol yang ada di MPR tapi juga harus keinginan daerah-daerah yang ada di Indonesia dan masyarakat Indonesia," kata Nasir Djamil usai diskusi Kedai Kopi di kawasan Cut Meuthia, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

Lalu bagaimana cara menangkap aspirasi daerah dan rakyat?

"Itu tugas DPR untuk melakukannya," kata dia.

Selain itu, F- PKS juga ingin agar wacana tersebut dicermati lebih dalam lagi.

"Pada prinsipnya kita butuh haluan negara, karena itu Fraksi PKS ingin agar ini dicermati, dikaji mendalam sehingga aspek ketatanegaraannya terpenuhi," ujar dia.

Dia mengatakan, wacana kembalinya haluan negara ini jangan sampai membuat publik menilai lebih besar aspek politik daripada ketatanegaraannya. Sebab, kata dia, amandemen terbatas UUD 1945 sedikit banyaknya akan mengubah dasar-dasar ketatanegaraan negeri ini.

"Oleh karena itu, konsensus-konsensus yang dibangun harus berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia. Apa yang boleh dan tidak boleh diubah, apa yang akan diubah," kata dia.

Ini termasuk juga apabila MPR menjadi lembaga tertinggi. Jika hal itu terjadi, maka akan ada implikasi yang bisa dirasakan. Dia pun berharap agar posisi MPR tetap seperti saat ini saja, yakni setara dengan seluruh lembaga.

"Jadi nanti kita tinggal evaluasi soal laporan kinerja lembaga-lembaga negara tersebut sehingga efektivitasnya bisa dirasakan dalam sidang paripurna dan masyarakat Indonesia," kata dia.

Sumber: nasional.kompas