Berita PKS

Evaluasi RPJMN 2014-2019, Saadiah Uluputty: Perlu Reformasi Sektor Industri Dan Pajak

08 Oct 2019 | 11:24 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail Aleg PKS, Saadiah Uluputy

Jakarta (08/10) -- Anggota DPR RI Periode 2019-2024 dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty menyikapi Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang dilakukan Pemerintah beberapa waktu lalu.

Kondisi ekonomi Indonesia yang stagnan, menurut perempuan asal Maluku itu perlu direspon oleh pemerintah secara baik demi menggairahkan ekonomi nasional. Uluputty menyarankan pemerintah melakukan reformasi pada sektor industri dan pajak.

“Pemerintah perlu fokus mendorong sektor industri. Jadikan industri sebagai “prime mover”. Lalu gerakkan industri kreatif, UMKM dan inovasi teknologi menjadi sumber-sumber pertumbuhan baru,” ujar Uluputty, saat ditemui di Senayan, Senin (6/10).

Menurutnya untuk meningkatkan dinamika ekonomi diperlukan mesin pertumbuhan (engine of growth) dan industri menjadi pilihan yang harus didorong.“Industri itu kan semestinya menjadi “engine of growth”, mesin pertumbuhan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa baik domestik maupun orientasi ekspor,” jelasnya.

Pemerintah perlu membuat solusi yang tepat untuk mengembalikan sumbangsih sektor industri terhadap PDB yang semakin menurun.

“Jika diikuti, sering ada laporan bahwa terjadi deindustrialisasi, dimana kontribusi sektor industri terhadap PDB terus anjlok sampai pada angka sekitar 19 %. Padahal kontribusi sektor ini pernah mencapai 25 %. Ini yang harus dikembalikan,” ungkap lulusan Fakultas Teknik ITS tersebut.

PKS sendiri dalam Platformnya mengusulkan agar pemerintah memperkokoh Sistem Inovasi Nasional.

Pembangunan inovasi dilakukan bersamaan dengan hilirisasinya dalam industri, “pemerintah juga telah mengakui bahwa kejayaan sumber daya alam telah terlewati. Olehnya itu, kita harus meningkatkan kemampuan SDM dalam inovasi teknologi agar SDM yang dibangun jangan sporadis, tetapi perlu ada sistem yang kokoh. Kita sering tidak fokus, responsif, sprint jangka pendek dan tidak konsisten. Maka Perlu adanya visi jangka panjang untuk membangun Sistem Inovasi Nasional,” tambahnya.

Sedangkan di sektor pajak, pemerintah diminta konsisten membangun sektor ini agar tax rasio tidak naik turun atau cenderung turun seperti akhir-akhir ini.

“Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand tandasnya, posisi kita cukup tertinggal. Secara nasional IMF sendiri telah merekomendasikan angka tax rasio minimal pada besaran 16%. Komparasi ini menunjukkan bahwa posisi kita hari ini cukup tertinggal. ” ungkap Saadiah.

Satu-satunya perwakilan perempuan PKS dari Indonesia Timur itu, menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan reformasi kelembagaan pajak nasional.

“Reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tahun 2016 terlihat membawa hasil dalam peningkatan tax rasio pada tahun 2017, pemerintah pun berencana untuk meningkatkan kemandirian kelembagaan pajak ini. Namun reformasi kelembagaan sampai hari ini realisasinya juga belum terlihat,” tegas Saadiah.

Sementara itu, Saadiah juga meminta mekanisme perpajakan Negara tidak mencekik masyarakat kecil dan mematikan usaha kecil yang baru berkembang.“Sebagai penyambung suara rakyat, dengan tegas beta menyampaikan kepada pemerintah agar manajemen perpajakan tidak memeras keringat rakyat. Rakyat miskin dan usaha-usaha kecil yang masih merangkak jangan dibebankan pajak yang berpotensi mematikan usaha mereka. Olehnya itu, perlu didorong agar rakyat bergairah dalam usaha dan akhirnya kuat untuk membayar pajak secara konsisten. Kami di PKS mendorong Pemerintah membebaskan pajak bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah 8 juta,” tutup Saadiah


Berita Terkait