Ekonom INDEF Dukung PKS Bentuk Pansus BPJS Kesehatan

Jakarta (07/11) -- Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati mendukung jika Fraksi PKS akan mendorong pansus BPJS di Parlemen.

"Saya termasuk orang yang mendukung kalau PKS ingin mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait kenaikan BPJS, apalagi kalau nanti bisa menghimpun kekuatan di DPR untuk membuat Pansus," ungkap Enny pasca diskusi PKS Muda Talk di Kantor DPP PKS, Kamis (07/11/2019).

Menurutnya, dengan adanya Pansus BPJS Kesehatan, DPR dan masyarakat dapat melihat dengan jelas faktor apa saja yang menyebabkan BPJS Kesehatan mengalami defisit sehingga solusi yang ditawarkan kepada masyarakatpun akan lebih valid.

"Jadi ibarat mendiagnosa sumber penyakit seseorang, kalau sumber penyakitnya sudah diketahui dengan jelas maka obat yang diberikan tentu akan lebih mujarab untuk menyelesaikan persoalan," katanya.

Selama ini, Enny menilai belum ada audit yang jelas dari pemerintah terkait defisit BPJS. Sehingga, dia berharap dengan adanya Pansus DPR tersebut akan diperoleh data yang komperhensif dan sesuai.

"Jika yang melakukan DPR maka DPR akan memiliki akses yang seluas-luasnya terhadap pemangku kepentingan, sehingga data yang diperoleh lebih komperhensif dan kita dapat mengetahui penyebab utamanya," lanjut Enny.

Selain audit BPJS yang tidak jelas, Analis Kesehatan Masyarakat The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) Dr. Hermawan Saputra menambahkan pemerintah juga dinilai telah membuat sudut pandang kebijakan yang salah. Sehingga, menurutnya, kebijakan yang diambil tidak menyekik rakyat.

"Kenaikan iuran JKN yang dikelola oleh BPJS sebanarnya menggunakan angel moneter, bukan angel kesehatan. Karena, kalau angel kesehatan solusinya tidak semata-mata menaikan tapi lebih pada pembenahan pengelolaan," terangnya.