Eep: Oposisi Bukan Perkara Jumlah tapi Representasi

Jakarta (15/11) -- Pilihan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada di luar pemerintahan menurut CEO PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah merupakan peluang bagus untuk menyambut 2024.

"Menurut saya periode kedua pemerintahan Jokowi ini akan menjadi peluang bagus, karena menurut konstitusi pak Jokowi tidak memiliki peluang lagi menjadi Presiden," ungkap Eep,  Jum'at (14/11/2019) di Jakarta.

Suksesnya pemerintahan Jokowi,terang Eep, tidak akan dapat mendompleng suara partai koalisi pada Pemilu mendatang, "Namun sebaliknya, jika kegagalan terjadi, semua bagian pemerintah itu mau tidak mau akan dimintai pertanggung jawaban untuk itu,".

"Dua keadaan itu menguntungkan bagi partai diluar pemerintah. Jadi, menurut saya, fungsi ini yang harus dikelola oleh PKS," jelas Eep.

Selain itu, Eep juga menuturkan dengan lima puluh anggota DPR RI yang berasal dari Fraksi PKS juga harus dapat dikelola dengan baik. Utamanya, dalam hal menyampaikan aspirasi masyarakat di Parlemen, lanjut Eep.

"Oposisi itu bukan perkara jumlah, tapi perkara representatif. Representatif itu adalah menyiapkan kanal apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Lima puluh itu jumlah yang sangat cukup untuk menjalankan fungsi itu," katanya.

Tantangannya menurut Eep adalah bagaimana pada akhirnya PKS membangun komunikasi dengan partai lainnya di parlemen.

"Maka menurut saya ada tugas lain bagi kekuatan oposisi, tugas lainnya melakukan kegiatan agregasi politik di dalam. Mengolah kepentingan semua partai-partai lain yang terdengar oleh pks, mengagregasikan bersama menjadi suara yang representatif di masyarakat," ungkapnya.