Berita PKS

Ecky Awal Beberkan Alasan Fraksi PKS DPR Menolak Perppu Nomor 1/2020

06 May 2020 | 10:31 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam menyampaikan sikap tegas fraksinya terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

“Fraksi PKS menolak RUU Tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2020 karena akan berdampak buruk pada sistem keuangan,” tegas Ecky Awal saat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan kementerian/lembaga terkait di Jakarta, Senin (4/5).

Tampak hadir dalam rapat yang digelar untuk pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 adalah Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Gubernur BI, Ketua OJK, dan Ketua LPS.

Menurut Ecky, Fraksi PKS berpendapat sebaiknya Pemerintah fokus mengatasi dampak-dampak dari covid-19 dengan menghadirkan payung hukum atau Perppu yang tidak bermasalah.

“Perppu ini telah membuka banyak ruang terbuka yang berbahaya bagi sistem keuangan kita. Kekuasaan tak terbatas KKSK, kekebalan hukum, dibukanya peluang kebijakan bail-out dan blanket guarantee adalah contoh-contohnya. Ini sangat berbahaya,” tegas Ecky yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Ecky menyampaikan Perppu No. 1 Tahun 2020 telah membuka peluang terjadinya kebijakan bail-out atau penyelamatan sektor keuangan dengan keuangan negara yang bersifat tidak adil.

Kebijakan bailout memunculkan ketidakadilan bagi rakyat, dan seharusnya skema penyelematan bank melalui peran pemegang saham atau group konglomerasinya (bail-in) sebagaimana ditetapkan pada UU No. 9 Tahun 2016 tentang PPKSK.

“Seharusnya ini yang tetap digunakan dan diutamakan. Hal ini disebabkan pemilik bank merupakan konglomerat di negeri ini. Bisnisnya pun menjamur ke sektor-sektor lainnya. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mampu menggunakan skema bail-in,” tegasnya.

Ecky menekankan bahwa skema bail-out selalu berpotensi melahirkan skandal penyimpangan kekuasaan keuangan negara atas penanganan krisis yang telah menimbulkan biaya yang besar dan telah mengingatkan publik atas trauma krisis ekonomi 1997-1998. Penyimpangan tersebut telah membebani negara lebih dari Rp 650 triliun ditambah dengan beban bunganya.

Beban berat ini kemudian ditanggung oleh rakyat secara keseluruhan melalui beban pajak dan inflasi yang berkelanjutan.

Menurut Ecky, segelintir kelompok konglomerat menikmati kebijakan yang tidak adil dari fasilitas BLBI dan Obligasi Rekap dan tetap menjadi penguasa modal paska reformasi sampai sekarang. Mereka tetap memiliki privilege menjadi oligarki ekonomi dan modal yang bahkan mempengaruhi lanskap sosial dan politik hari ini.

“Kami menolak skema bail-out dari keuangan negara atas kerugian perusahaan swasta baik bank, lembaga keuagan, atau perusahaan lainnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ecky mengungkapkan Perppu No. 1 Tahun 2020 memunculkan potensi lahirnya kebijakan penjaminan penuh (blanket guarantee) yang melukai keadilan dan berpotensi memunculkan moral hazard.

Pada Pasal 20 disebutkan bahwa LPS diberikan kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukkan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara pada Pasal 22 ayat 1 ditegaskan bahwa untuk mencegah krisis sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah dapat menyelenggarakan program penjaminan di luar program penjaminan simpanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang mengenai LPS. Dengan penjaminan penuh (full guarantee) maka seluruh simpanan di perbankan seluruhnya dijamin oleh pemerintah.

“Tentu ini mencederai rasa keadilan rakyat. Selain berpotensi memunculkan moral hazard," pungkasnya.

Sumber: jpnn.com