Berita PKS

DPR Sepakat Revisi UU KPK, PKS Ungkap Kejanggalan dan Janji Akan Kritik

06 Sep 2019 | 11:15 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail Aleg Fraksi PKS, Tifatul Sembiring

Jakarta (06/09) -- Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring merasa ada kejanggalan dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disetujui oleh anggota DPR RI dari seluruh fraksi.

Anggota Komisi VII itu menilai proses persetujuan revisi UU KPK dalam rapat paripurna Kamis kemarin terlalu cepat dan terkesan mendadak. Pasalnya, diakui Tifatul, tidak ada pembicaraan mengenai revisi UU KPK baik dalam diskusi atau seminar.

"Undangan rapur terkesan mendadak, saya pribadi sebelumnya tidak menduga ada agenda persetujuan revisi UU KPK. Karena sebelumnya tidak ada isu-isu di DPR, tidak ada seminar atau diskusi tentang ini," tulis Tifatul melalui akun Twitter @tifsembiring seperti dikutip Suara.com, Jumat (6/9/2019).

Tifatul mengatakan Fraksi PKS di Parlemen akan mengkritisi poin-poin yang menjadi bahan revisi UU KPK jika revisi tersebut justru dianggap bakal melemahkan lembaga antirasuah.

"Insya Allah ke depan, PKS akan mengkritisi poin-poin yang dianggap dapat melemahkan peran KPK," cuitnya.

Untuk diketahui, ada empat pokok permasalah yang bakal direvisi dari UU KPK, yakni penyadapan, dewan pengawas, kewenangan SP3, dan tentang pegawai KPK.

Sumber: www.suara.com

Berita Terkait