Berita PKS

DPR Minta Menag Fokus pada Fungsi Pendidikan dan Keagamaan

08 Nov 2019 | 13:38 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail Anggota Komisi VIII Fraksi PKS DPR RI, Nurhasan Zaidi

Jakarta (08/11) -- Anggota Komisi VIII Fraksi PKS DPR RI, Nurhasan Zaidi meminta Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi fokus pada dua tupoksi Kemenag yakni fungsi keagamaan dan pendidikan, serta bijak menterjemahkan peran deradikalisasi yang dititipkan presiden kepadanya.

Nurhasan berharap sikap moderasi beragama harus tercermin oleh sikap dan tutur kata menteri beserta jajarannya, Bil Hikmah Wa Mauidzah Hasanah . Permintaan tersebut disampaikan Nurhasan dalam rapat kerja (raker) dengan Kemenag, di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

"Kementerian Agama seharusnya mampu turut menghadirkan iklim kehidupan bernegara yang damai dan tentram. Kita lihat isu radikal jauh lebih kencang dibandingkan dengan pesan moderasi beragama yang menjadi sasaran program prioritas kementrian, ini bahaya," ungkap Nurhasan di ruang rapat Komisi VIII DPR RI.

Politisi PKS, dari dapil Jawa Barat IX, ini menilai bahwa hal tersebut bukan hanya membuat gaduh kehidupan sosial di masyarakat, tapi juga aspek politik dan ekonomi. Statement larangan celana cingkrang dan cadar bagi ASN yang diidentikkan dengan radikalisme akan menjadi catatan buruk bagi msyarakat umum dan dunia usaha, sehingga perlu komunikasi publik yang baik untuk setiap langkah yang digulirkan.

“Fungsi pendidikan dan keagamaan harus tercermin dalam visi yang diurai oleh menteri agama. Konsepsi moderasi beragama, kualitas pendidikan berbasis agama, keshalehan sosial, jaminan produk halal, dan layanan keagamaan. Beban ini cukup berat, seluruh komponen harus sinergis bergerak, mulai dari menteri hingga tenaga honorer penyuluh di lapangan, banyak hal yang perlu dibenahi," lanjutnya.

Menurutnya, hubungan yang baik dengan penyuluh agama dan pendekatan dengan madrasah-madrasah merupakan salah satu cara yang efektif untuk menciptakan keshalehan umat.

"Karena kita faham sepenuhnya bahwa untuk mewujudkan moderasi beragama serta keshalehan ummat maupun sosial, dalam jangka pendek dan menengah ujung tombaknya adalah para penyuluh agama, sedangkan jangka panjang diemban oleh madrasah madrasah yang terus ditingkatkan kualitasnya. Ini harus terus kita kawal. Saya sering berdialog dengan penyuluh-penyuluh agama, mereka belum tersentuh secara optimal secara pembinaan dan penganggaran. Hanya dapat intensif 1 juta perbulan dengan tugas yang cukup berat dan mulia, berbeda dengan penyuluh-penyuluh lain misal pertanian, peikanan dan peternakan ini 2 sampai 3 kali lipat. Karena itu, penyuluh agama yang merupakan ujung tombak kemenag harus menjadi prioritas APBN 2020 untuk kemudian ditingkatkan kualitas dan kesejahteraannya," pungkasnya.


Berita Terkait