DPR Dukung Program Pembangunan Kawasan Perbatasan di Papua
Jakarta (28/7) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana mendukung program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka pembangunan kawasan perbatasan di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Papua.
Meskipun implementasi program dinilai belum maksimal, namun Yudi memastikan bahwa Komisi V akan menyukseskan serta mengevaluasi program tersebut dalam rangka mengentaskan kemiskinan di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Komitmen DPR mendukung untuk hal itu, namun implementasinya yang kami kira belum maksimal,” jelas Yudi pasca Rapat Paripurna DPR RI ke-35 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016.
Diketahui, dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI membentuk Tim Pengawas Pembangunan Kawasan Perbatasan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) anggota yang berasal dari lintas komisi. Dari sekian anggota tersebut, Fraksi PKS DPR RI mendelegasikan dua anggota, yaitu Anggota Komisi II Hadi Mulyadi dan Anggota Komisi I Sukamta.
Di sisi lain, dikutip dari Data Kementerian PUPR, alokasi dana yang dianggarkan untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan di Papua sebesar Rp 217,68 miliar. Dana tersebut dianggarkan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dimulai dari 17 Desember 2015 hingga 6 September 2017. Hingga Mei 2016, tercatat perkembangan fisik baru mencapai 1 persen dengan serapan anggaran mencapai 10,5 persen.
“Oleh karena itu, DPR akan mengawasi besarnya dana daerah perbatasan. Komisi V kebetulan bulan lalu telah mendorong menteri PU untuk membangun rumah-rumah di perbatasan untuk membangun rumah khusus di Papua. Dan ternyata dengan membangun rumah khusus, itu menjadi magnet bagi masyarakat Papua, bahkan masyarakat Indonesia yang ada di negara Papua Nugini mau untuk kembali ke Papua,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi ini.
Meskipun implementasi program dinilai belum maksimal, namun Yudi memastikan bahwa Komisi V akan menyukseskan serta mengevaluasi program tersebut dalam rangka mengentaskan kemiskinan di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Komitmen DPR mendukung untuk hal itu, namun implementasinya yang kami kira belum maksimal,” jelas Yudi pasca Rapat Paripurna DPR RI ke-35 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016.
Diketahui, dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI membentuk Tim Pengawas Pembangunan Kawasan Perbatasan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) anggota yang berasal dari lintas komisi. Dari sekian anggota tersebut, Fraksi PKS DPR RI mendelegasikan dua anggota, yaitu Anggota Komisi II Hadi Mulyadi dan Anggota Komisi I Sukamta.
Di sisi lain, dikutip dari Data Kementerian PUPR, alokasi dana yang dianggarkan untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan di Papua sebesar Rp 217,68 miliar. Dana tersebut dianggarkan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dimulai dari 17 Desember 2015 hingga 6 September 2017. Hingga Mei 2016, tercatat perkembangan fisik baru mencapai 1 persen dengan serapan anggaran mencapai 10,5 persen.
“Oleh karena itu, DPR akan mengawasi besarnya dana daerah perbatasan. Komisi V kebetulan bulan lalu telah mendorong menteri PU untuk membangun rumah-rumah di perbatasan untuk membangun rumah khusus di Papua. Dan ternyata dengan membangun rumah khusus, itu menjadi magnet bagi masyarakat Papua, bahkan masyarakat Indonesia yang ada di negara Papua Nugini mau untuk kembali ke Papua,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi ini.