DPR Berharap Presiden Jokowi Hormati Status Terdakwa Ahok

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi
Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi

Jakarta (25/2) – Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi berharap Presiden Jokowi menghormati status terdakwa Ahok yang masih terus berjalan dalam sidang kasus Penistaan Agama.

Hal itu disampaikan Aboe dalam menanggapi pemberitaan Presiden Jokowi yang satu mobil dengan Ahok saat meninjau proyek infrastruktur Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (23/2) silam.

“Saya kaget mendengar pemberitaan Presiden Jokowi semobil dengan Ahok. Tentunya hal ini dapat menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat,” jelas Aboe di Jakarta, Sabtu (25/2).

Aboe menilai seharusnya Presiden Jokowi peka dengan status terdakwa Ahok tersebut. Bahkan DPRD DKI pun, tambah Aboe, telah memutuskan sikap untuk menolak rapat dengan Gubernur DKI yang berstatus terdakwa tersebut.

“Jangan sampai menimbukan konflik kepentingan dengan para Jaksa dan hakim yang sedang memprosesnya. Jangan sampai hal ini membawa situasi yang tidak nyaman untuk para penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan ini.

Di sisi lain, Presiden Jokowi seharusnya juga peka terhadap situasi banyak masyarakat yang saat ini menuntut penonaktifan Ahok karena telah melanggar UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014.

“Ketika Presiden memilih semobil dengan Ahok, pastilah publik langsung akan mengambil spekulasi, kenapa sampai saat ini Ahok tidak dinonaktifkan dari Gubernur,” jelas Aboe.

Oleh karena itu, Aboe berharap Presiden Jokowi seharusnya dapat menjaga marwah posisinya, ditambah banyak ekses negatif yang lahir dari kasus Penistaan Agama ini.

Sekaligus mengingatkan, agar jangan sampai masyarakat mengambil spekulasi bahwa sikap Presiden Jokowi tersebut adalah bentuk pengistimewaan atau bahkan bentuk perlindungan terhadap Ahok.

Sehingga, masyarakat meyakini hal ini akan berpengaruh terhadap kebijakan Mendagri yang menolak menonaktifkan Ahok.

“Jangan sampai pula akhirnya publik menyimpulkan bahwa nanti proses hukum terhadap Ahok akan dapat tergangu dengan kejadian ini,” tegas Aboe.

Diketahui, dalam peninjauan proyek infrastruktur tersebut, hadir pula Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono. Proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi dilakukan di sepanjang 1,8 kilometer dan ditargetkan selesai pada medio 2017.