Dampak Kekeringan Hampir Merata, Perlu Antisipasi Dampak Gagal Panen dan Manajemen Stok Pangan

Jakarta (10/10) -- Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, bahwa Kemarau berkepanjangan di tahun 2019 ini telah menimbulkan kekeringan di hampir menyeluruh wilayah tanah air.  Ada beberapa wilayah, kekeringan ini memicu kebakaran lahan, kesulitan air bersih, hingga kebakaran hutan, juga ada beberapa wilayah yang kekeringan ini mengakibatkan gagalnya panen atau puso.

Legislator terpilih asal Kabupaten Bone ini meminta kepada pemerintah, dalam waktu 1 bulan kedepan, perlu antisipasi manajemen stok pangan yang baik akibat gagal panen yang saat ini menimpa juga sejumlah daerah di Sulawesi seperti Bone, Bulukumba, Wajo, Pangkep, Maros, dan sekitarnya.

“Musim kekeringan yang berkepanjangan ini membuat lahan padi yang gagal panen atau puso melonjak tajam tahun ini. Pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah taktis untuk mengendalikan  harga beras pada bulan depan yang diduga akan bergejolak”, pinta Akmal.

Akmal menjelaskan, bahwa data yang ia terima dari beberapa sumber mengatakan, telah terjadi kekeringan pada luasan lahan pertanian yang meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Lahan pertanian yang terpapar puso mencapai hingga 70 ribu hektare (ha). Angka ini meningkat tajam bila dibandingkan tahun lalu yang mencapai 30 ribu hektar.

Selain kegagalan panen yang mengurangi jumlah stok pangan nasional, juga telah memicu para petani menanam komoditas non beras, sehingga pasokan beras di gudangnya kosong. Akibatnya, petani beras menjadi konsumen beras. 

Akmal menambahkan, bahwa data Kementerian Pertanian pun menunjukkan bahwa, lahan padi yang puso akibat kekeringan mencapai 31 ribu ha hingga Juli 2019. Begitu luasnya Lahan yang puso tersebut, menunjukkan bahwa area gagalnya paling luas  dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana tahun lalu sekitar 26-28 ribu ha.

“Meski saat ini sudah mulai terlihat akan segera masuk musim penghujan, namun akibat kekeringan ini saya berharap kepada pemerintah tidak melakukan impor beras secara besar-besaran. Kita akan melihat kinerja pemerintah satu bulan kedepan apakah mampu mengatasi manajemen stok pangan, atau sama saja mengambil solusi pintas dan malas berpikir dengan melakukan impor beras”, pungkas Akmal.