Berita PKS

Cegah Demokrasi Otoriter, PKS Setia Jadi Oposisi

26 Jul 2019 | 11:23 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera

Jakarta (26/07) -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya ingin mencegah sistem demokrasi menjadi otoriter. Sebagian besar elemen partainya pun memastikan akan tetap menjadi oposisi.

"Bayangkan pemerintah berjalan didukung oleh seluruhnya, maka demokrasi yang masih mencari format ini akan besar peluangnya menjadi demokrasi yang otoriter kembali," kata Mardani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (25/7).

"Hampir sebagian besar PKS kita insyaallah istiqomah oposisi," dia menambahkan.

Dia menerangkan oposisi tidak terkait dengan jumlah partai politik yang terlibat di dalamnya. Oposisi, lanjut Mardani, akan memiliki pengaruh ketika fungsi kontrol dan pengawasan yang dilakukannya atas kebijakan-kebijakan pemerintah berkualitas.

"Saya selalu mengungkit kisah cicak versus buaya. Bagaimana cicak bisa menang melawan buaya, tetapi ketika cicak ini mampu mengakomodasi kepentingan publik dia akan jauh lebih besar ketimbang ukuran cicak itu sendiri," ujarnya.

Namun demikian, kata Mardani, sikap resmi PKS terkait posisi di pemerintahan mendatang akan ditentukan dalam Musyawarah Majelis Syuro yang berlangsung sebelum Oktober 2019.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid yakin partainya tak akan sendirian berperan sebagai oposisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama lima tahun mendatang. Menurutnya, banyak umat ikut mendukung bila partainya berada di luar pemerintahan.

Hidayat menegaskan partainya telah berkomitmen menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.

"Kami enggak akan sendirian, umat juga di luar pemerintahan, dan saya ingin mengatakan PKS akan melaksanakan keputusan Majelis Syuro, dan keputusan Majelis Syuro sampai hari ini kami berada di luar pemerintahan, dan kami yakin kami tak akan sendirian," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Rabu (24/7).

Sumber: cnnindonesia.com

Berita Terkait