Berita PKS

Aturan Jilbab Adalah Perwujudan Hak Asasi Manusia

08 Jun 2016 | 10:40 WIB

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi

Jakarta (7/6) – Aturan berjilbab dalam agama Islam bukan sekedar mode, tetapi merupakan perintah untuk menutupi aurat wanita, dimana standar dan batasan sudah ditetapkan agama, juga sebagai perwujudan hak asasi manusia.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016) 

Lebih lanjut, Suhaimi mengatakan bahwa memang tidak ada aturan sekolah negeri memaksakan siswinya berjilbab, namun wanita muslimah dewasa harus mengenakan jilbab. Bahkan dalam kerangka pendidikan, anak-anak yang masih TK, SD dan yang belum baligh pun dibiasakan untuk memakai jilbab, sehingga ketika dewasa mengenakan jilbab sudah menjadi sebuah kebiasaan.

“Ditengah maraknya kejahatan seksual, budaya free sex, pembiasaan menutup aurat itu penting, untuk mendukung pelaksanaan kewajiban agama ketika dia sudah dewasa,” tegas pria yang juga menjabat Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta ini.

Menurutnya, kalau ada sekolah negeri maupun swasta mewajibkan siswinya yang muslimah untuk memakai jilbab, sepatutnya kita harus dukung, karena otoritasnya digunakan dengan benar, yaitu mendukung pelaksanaan ajaran agama.

Sebaliknya, kalau ada pemimpin melegalkan minuman keras beralkohol, harus dilawan, karena otoritasnya digunakan untuk mendorong pelanggaran ajaran agama dimana mayoritas penduduknya beragama Islam.

“Kebijakan, peraturan-peraturan daerah dan Undang-undang harus menjadi faktor pendorong terlaksananya ajaran agama,” tambah Suhaimi.

Dalam pasal 31 ayat 5 UUD 1945 mengatakan, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi sekali lagi sekolah yang mendorong siswi muslimahnya untuk memakai jilbab itu sudah benar, mereka mengerti undang-undang, memahami aspirasi masyarakat dan memahami bagaimana cara mendidik.

“Semestinya pemimpinnya harus mendukung, bukan malah phobia dengan kondisi seperti ini,” pungkasnya.

Diketahui, pernyataan tersebut menanggapi kontroversi pernyataan Gubernur DKI Jakarta di media massa tentang larangan sekolah negeri memaksa siswinya menggunakan jilbab.