Berita PKS

Anggota Komisi I DPR: BIN Jangan Jadi Alat Politik Jokowi

28 Aug 2018 | 13:18 WIB

Share: Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram

thumbnail
Jakarta (28/08) -- Keterlibatan BIN dalam pengadangan aktivis #2019GantiPresiden, Neno Warisman, terus menuai kritikan dari berbagai pihak. BIN berkilah ikut campurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Riau dalam mengamankan Neno sebagai bagian tugas kenegaraan.

Namun, anggota Komisi I dari Fraksi PKS, Sukamta, berpendapat BIN telah melampaui kewenangan yang telah diatur dalam UU Intelijen Negara. Ia berharap BIN tidak menjadi alat politik pemerintah demi melanggengkan kekuasaannya.

"Tugas BIN seperti diatur dalam Undang-Undang Intelijen Negara adalah penyelidikan, pengamanan dan penggalangan informasi. Dari sini kita secara gamblang mengetahui bahwa yang dilakukan Kabinda di daerah Pekanbaru telah melampaui kewenangannya. BIN harusnya tidak dijadikan alat politik pemerintah (Jokowi) untuk kelanggengan kekuasaannya," ujar Sukamta dalam keterangannya, Selasa (28/8).
Sukamta menjelaskan, seharusnya pemerintah tidak perlu panik dan berlebihan dalam menanggapi aksi #2019GantiPresiden. Sebab, gerakan tersebut murni hanya untuk penyampaian pendapat yang dilindungi oleh konstitusi, bukan gerakan makar seperti tudingan pemerintah.

Selama ini jika dicermati, menurutnya, gerakan #2019GantiPresiden lebih menyuarakan jeritan rakyat terkait kondisi perekonomian seperti harga-harga kebutuhan pokok yang semakin mahal hingga nilai tukar rupiah terhadap dollar yang terus melemah.

"Berangkat dari situlah banyak lapisan masyarakat yang menginginkan ganti kepemimpinan Republik Indonesia tahun 2019 dengan presiden yang insyaallah lebih baik. Ini konstitusional, sama sekali bukanlah tindakan makar. Rakyat ingin ganti presiden lewat pemilu, bukan dengan jalan kekerasan," ungkapnya.
Politikus PKS itu berharap, perbedaan pendapat tidak membuat pihak lain dibenarkan dalam menjalankan aksi persekusi terhadap seseorang.

"Ternyata kita masih sangat perlu belajar hidup di alam demokrasi, sehingga perbedaan pendapat dapat dilakukan secara sehat, bukan dengan cara menghadang dan memaksa pulang seorang ibu-ibu," ucap Sukamta.

"Nanti insyaallah kasus ini akan kami eksplorasi saat rapat Komisi I dengan Kepala BIN," pungkasnya.