Aleg PKS Minta Pemerintah Serius Optimalkan Peran Ekonomi Syariah
Jakarta (07/11) -- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati berharap peran ekonomi syariah dapat lebih optimal dengan hadirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Hal ini disampaikan Anis dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja yaitu Kementrian PPN/BAPPENAS tentang evaluasi kinerja BAPPENAS tahun 2019 dan rencana kerja tahun 2020, Rabu (06/11/2019) di Gedung DPR RI.
"Pemerintah perlu lebih serius memberikan perhatian terhadap industri ekonomi syari'ah. Dengan hadirnya Komite Nasional Keuangan Syari'ah (KNKS) yang telah dibentuk oleh pemerintah, seharusnya industri keuangan syari'ah dapat berkembang cepat," terang Anis.
KNKS telah mengeluarkan masterplan ekonomi syariah Indonesia periode 2019-2024 yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Akan tetapi menurut Anis kondisi ini masih jauh dari realita lapangan.
"Kenyataannya dilapangan kondisi industri keuangan syariah di Indonesia masih jalan ditempat. Data terbaru yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan pangsa pasar keuangan syariah baru mencapai 8,69 persen dari total pasar keuangan nasional. Dari jumlah tersebut, pangsa pasar perbankan syariah tercatat hanya 5,94 persen. Sedangkan sisanya atau sebesar 2,75 persen merupakan pangsa pasar non perbankan syariah," paparnya.
Kondisi tersebut menurut Anis dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya, adalah permodalan keuangan syariah masih minim dibandingkan dengan bisnis keuangan konvensional, "Minimnya permodalan menyebabkan industri keuangan syariah menghadapi permasalahan kedua yakni infrastruktur teknologi yang tidak kompetitif dibandingkan industri keuangan konvensional. Karena modal kecil otomatis ruang gerak industri keuangan syari'ah menjadi sangat terbatas sehingga sulit bagi industri ini untuk berkembang,".
Faktor lainnya, lanjut Anis, unsur layanan dan kecepatan jasa keuangan syariah yang masih jauh tertinggal dibandingkan industri keuangan konvensional.
"Layanan dan jasa keuangan syari'ah juga perlu terus dibenahi agar dapat sejajar dengan layanan dan jasa keuangan konvensional. Layanan yang lebih cepat dan memuaskan, akan menarik nasabah untuk memilih jasa keuangan syari'ah, bukan karena faktor emosional akan tetapi karena kualitas," katanya.
Sebagai penutup, Anis berharap pemerintah dapat meningkatkan perhatiannya terhadap masalah ekonomi syariah yang menurutnya sedang diminati oleh dunia perbankan.
"Banyak bank konvensional yang membuka unit syari'ah sebagai salah satu unit usahanya. Demikian juga dengan produk halal bahkan wisata kuliner halal yang merupakan bagian dari industri ekonomi syari'ah mulai berkembang dan memperngaruhi ekonomi nasional. Kementrian PPN/BAPPENAS untuk lebih memperhatikan sektor ekonomi syari'ah dengan meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi industri yang kuat menopang perkembangan ekonomi nasional," tutupnya.